17.36
SDN Kauman
Artikel: Asal kau bahagia
3 bulan yang lalu
Minggu, 19 Agustus 2012
Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Tetap 20 Persen
JAKARTA –
Pengucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) perlu pengawalan
ketat karena rentan penyimpangan dalam pemanfaatannya. Diantara peluang
penyimpangan terbesar adalah, penggunaan dana BOS untuk gaji guru
honorer melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan.
Dalam rangkaian safari Ramadan Kemendikbud banyak terungkap jika masih saja ada pihak sekolah yang meminta ambang batas penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer diubah. Selama ini, pemerintah menoleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer hanya 20 persen saja.
’’Ketentuan ini sudah baku. Dan belum mengalami perubahan,’’ terang Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Suyanto ketika dihibungi kemarin. Mantan rektor UNY itu mengatakan, desakan dari pihak sekolah supaya batas toleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer tadi dirubah sulit sekali untuk dituruti.
Suyanto menjelaskan jika kuota 20 persen dana BOS untuk gaji guru honorer ini sangat mengikat di SD dan SMP negeri. Dia mengatakan, kuota 20 persen tadi sudah cukup bijaksana. Menurutnya jika dana BOS didominasi untuk gaji guru honorer, bisa mengganggu pos biaya operasional yang lainnya. Seperti pengadaan barang habis pakai, langganan internet, hingga pembelian buku-buku perpustakaan.
Menurut Suyanto, banyak sekolah yang akhirnya kelimpungan dalam menggaji guru honorer merupakan dampak dari kebiasaan mereka gampang merekrut guru baru. ’’Kita perlu ketat, sehingga tidak asal-asalan merekrut guru baru,’’ ujar Suyanto.
Analisa dari Kemendikbud saat ini menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang ada di satuan pendidikan sudah banyak yang overload. Kondisi ini cukup menghawatirkan ketika perhatian dari pemerintah daerah setempat minim. Misalnya pemda setempat tidak menganggarkan uang untuk gaji guru honorer.
Sebagai solusi sementara, Suyanto meminta kepada SD dan SMP negeri yang kesulitan menggaji guru honorer mereka untuk terus mendekati kepala daerah. Menurut Suyanto, pendidikan dasar ini adalah kewajiban pemkab atau pemkot setempat juga.
Dia menjelaskan, pemkab dan pemkot tidak boleh meninggalkan begitu saja pendidikan SD dan SMP. Terutama setelah akhir-akhir ini perhatian pemerintah pusat kepada SD dan SMP lumayan meningkat.
Di saat Kemendikbud menjalankan aturan tegas terhadap SD dan SMP negeri, mereka ternyata memberikan sedikit kelenturan penggunaan dana BOS di sekolah swasta.
’’Aturan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah swasta tidak seketat di sekolah negeri,’’ katanya. Suyanto mengatakan jika di sekolah swasta dana BOS untuk menggaji guru honorer boleh lebih dari 20 persen. Tetapi tidak boleh melebihi separuh dana BOS yang diterima masing-masing satuan pendidikan. (wan)
Dalam rangkaian safari Ramadan Kemendikbud banyak terungkap jika masih saja ada pihak sekolah yang meminta ambang batas penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer diubah. Selama ini, pemerintah menoleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer hanya 20 persen saja.
’’Ketentuan ini sudah baku. Dan belum mengalami perubahan,’’ terang Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Suyanto ketika dihibungi kemarin. Mantan rektor UNY itu mengatakan, desakan dari pihak sekolah supaya batas toleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer tadi dirubah sulit sekali untuk dituruti.
Suyanto menjelaskan jika kuota 20 persen dana BOS untuk gaji guru honorer ini sangat mengikat di SD dan SMP negeri. Dia mengatakan, kuota 20 persen tadi sudah cukup bijaksana. Menurutnya jika dana BOS didominasi untuk gaji guru honorer, bisa mengganggu pos biaya operasional yang lainnya. Seperti pengadaan barang habis pakai, langganan internet, hingga pembelian buku-buku perpustakaan.
Menurut Suyanto, banyak sekolah yang akhirnya kelimpungan dalam menggaji guru honorer merupakan dampak dari kebiasaan mereka gampang merekrut guru baru. ’’Kita perlu ketat, sehingga tidak asal-asalan merekrut guru baru,’’ ujar Suyanto.
Analisa dari Kemendikbud saat ini menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang ada di satuan pendidikan sudah banyak yang overload. Kondisi ini cukup menghawatirkan ketika perhatian dari pemerintah daerah setempat minim. Misalnya pemda setempat tidak menganggarkan uang untuk gaji guru honorer.
Sebagai solusi sementara, Suyanto meminta kepada SD dan SMP negeri yang kesulitan menggaji guru honorer mereka untuk terus mendekati kepala daerah. Menurut Suyanto, pendidikan dasar ini adalah kewajiban pemkab atau pemkot setempat juga.
Dia menjelaskan, pemkab dan pemkot tidak boleh meninggalkan begitu saja pendidikan SD dan SMP. Terutama setelah akhir-akhir ini perhatian pemerintah pusat kepada SD dan SMP lumayan meningkat.
Di saat Kemendikbud menjalankan aturan tegas terhadap SD dan SMP negeri, mereka ternyata memberikan sedikit kelenturan penggunaan dana BOS di sekolah swasta.
’’Aturan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah swasta tidak seketat di sekolah negeri,’’ katanya. Suyanto mengatakan jika di sekolah swasta dana BOS untuk menggaji guru honorer boleh lebih dari 20 persen. Tetapi tidak boleh melebihi separuh dana BOS yang diterima masing-masing satuan pendidikan. (wan)
Sumber JPNN.com
Presiden Berkomitmen Tingkatkan Anggaran Pendidikan
Jakarta -- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Anggaran pendidikan akan terus ditingkatkan agar reformasi terwujud," kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
Peningkatan anggaran juga memungkinkan terjadinya perluasan akses dan peningkatan kualitas di seluruh jenjang pendidikan. Saat ini Indonesia telah menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini terus diupayakan secara bertahap ke dalam program Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun. "Kita ingin anak-anak bangsa di seluruh penjuru tanah air dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah secara lebih merata dan berkualitas," ujar Presiden.Di samping perluasan akses ke jenjang pendidikan dasar dan menengah, Presiden mengatakan bahwa akses ke jenjang pendidikan tinggi juga terus diperluas. Pemerintah akan menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Beasiswa Bidikmisi bagi pelajar berprestasi dari keluarga tak mampu. Selain itu, pemerintah juga akan membangun Akademi Komunitas secara bertahap di setiap kabupaten dan kota.
Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa cita-cita mulia mewujudkan Program Pendidikan Menengah 12 Tahun, harus dijalankan dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah Daerah Provinsi, perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembiayaan program ini," kata Presiden.
Pemerintah juga berkomitmen memerhatikan nasib para tenaga pendidik. Menurut Presiden, keberhasilan program pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, sangat ditentukan oleh ketersediaan guru dalam jumlah, distribusi, dan kompetensi yang sesuai. Sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerintah menjalankan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas guru. "Dengan cara itulah, terdapat korelasi positif antara peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan kinerjanya," ujar Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Presiden mengajak seluruh Bangsa Indonesia agar tetap optimis, dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, anak-anak bangsa siap menyambut 'Indonesia Emas'. (PIH)
Napak Tilas Proklamasi sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter
Jakarta – Satu hari menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dilakukan Napak Tilas Proklamasi yang dimulai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta. Pelepasan Napak Tilas Proklamasi diawali dengan orasi perjuangan tentang peranan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dilanjutkan sambutan Direktur Pelestarian Cagar Alam dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surya Helmi.
Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini, sebagai upaya penyebarluasan informasi museum dan sejarah kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami dan menyadari fungsi dan peranan gedung bersejarah perjuangan bangsa. Tumbuhnya kesadaran menghargai dan meneladani tokoh-tokoh bangsa yang sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara.
Hal ini sekaligus juga menjadi pendidikan karakter bagi generasi muda, sehingga tumbuh pula jiwa semangat nasionalisme dan patriotisme. Selain itu juga untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat luas dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan museum maupun masyarakat itu sendiri, dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya.
Peserta Napak Tilas Proklamasi berjumlah kurang lebih 1000 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh angkatan’45, Wirawati Catur Panca, siswa, mahasiswa, sahabat museum, pramuka, Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, komunitas sejarah, sepeda onthel, konvoi motor gede, dan instansi terkait lainnya, dengan berjalan kaki diiringi lagu-lagu perjuangan, drum band, dan kirab bendera. Napak Tilas Proklamasi akan berakhir di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, di mana tempat Naskah Proklamasi dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. (***)
Minggu, 05 Agustus 2012
Puisi Karya Kalian: kesedihanku
| Nama*: | Anita Frisila |
| Sekolah: | MTsN 01 LOSARI |
| Kelas: | VIII |
| Email*: | anitafrisylla@yahoo.co.id |
| Tema Puisi*: | Curhatanku |
| Judul Puisi*: | kesedihanku |
| Isi Puisi*: | Mendung selalu datang setiap hari.. ia begitu enggan tuk pergi.. melihatku tiada henti.. seakan ingin temani diri ini.. jika ia dapat berkata.. mungkin ia ingin aku berbagi cerita.. cerita yang penuh dengan luka.. namun,apalah daya ia tak mampu bicara.. biarkan ku simpan sendiri.. ku paksakan walau berat langkah kaki.. ku kan terus berjalan tanpa henti.. sampai aku menemukan makna diri.. |
Powered by EmailMeForm& SD Negeri Kauman
